MANADO, 19 FEBRUARI 2025
DatumPoliticaNews
Lebih dari 7 bulan yang lalu redaksi sudah menyampaikan surat meminta konfirmasi/klarifikasi perihal Pekerjaan Pengadaan Obat Generik dan Perbekalan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa TAHUN 2011,Redaksi berkeyakinan tidak ada yang daluarsa terutama jika harus meminta penjelasan ke pihak PBF PT.RAJAWALI NUSINDO, yang beralamat di Jalan Wori Watutumou Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam konfirmasi/klarifikasi dengan nomor surat :SKKI.021/DATUMPoliticaNews/I/2024, kami memulai dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan yang terutama mengacu pada :
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI.
- Dan dari analisa investigasi independen kami redaksi bersama LSM DPP LIP TIPIKOR RI(MERUPAKAN SATU KESATUAN.
LSM DPP LIP TIPIKOR RI MENDUGA PT,RAJAWALI NUSINDO bermain dibawah tangan dengan parapihak yang ada di DINKES MINAHASA kala itu (2011), sehingga proses pengadaan obat generik dan perbekalan (Buffer Stock) tidak sesuai ketentuan dan prosedur pengadaan obat generik dan perbekalannya, bahkan terindikasi kuat beberapa jenis obat yang memiliki waktu DALUARSAnya justru diberikan pihak PT.RAJAWALI NUSINDO sebagai Obat Perbekalan (selengkapnya sudah kami sampaikan dalam konfirmasi/klarifikasi), Ketua Umum LSM DPP LIP TIPIKOR RI Franky Pondaag.ST.CAND (SH) sangat menyayangkan sikap acuh tak acuh bahkan diduga ada perilaku PANDANG ENTENG untuk menjawab konfirmasi/klarifikasi, “Bayangkan dengan durasi waktu 7 bulan lebih tidak menjawab, ada apa ini??, kenapa?? apakah ada NIAT JAHAT dan atau DIDUGA dengan sengaja PT,RAJAWALI NUSINDO mendistribusikan obat-obatan DALUARSA??, ‘kata pondaag.MASYARAKAT SULUT yang ada dalam LSM DPP LIP TIPIKOR yang beberapa anggotanya berdomisili di Kabupaten Minahasa Utara was-was dan berinisiatif bergerak menyampaikan untuk berhati-hati dalam membeli obat dan atau yang didistribusikan oleh pihak PT,RAJAWALI NUSINDO CABANG MANADO,Adapun redaksi bermaksud meminta konfirmasi/klarifikasi bukan hanya pada Lampiran yang sudah disampaikan ke pihak PT,RAJAWALI NUSINDO Manado, namun hal penting yang ingin dimintai penjelasan perihal bagaimana proses kehadiran PBF ini di Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan, apakah sudah melakukan koordinasi serta sudahkah memiliki sertifikat pengawsan ketat dari BPOM SULUT, PIHAK PT.RAJAWALI NUSINDO MANADO GAGAP DAN GAGAL RESPON,
LSM DPP LIP TIPIKOT TIT berencana bersegera menyusun draft laporan guna meminta tanggapan/konseling ke pihak BPOM SULUT, mengenai substansi prosedural pendirian perwakilan PT.RAJAWALI NUSINDO di SULUT, jika memang benar tidak memenuhi persyaratan dan prosedur perundang-undangan, Masyarakat Sulawesi Utara meminta dengan sangat dan HORMAT untuk bersegera PT.RAJAWALI NUSINDO KELUAR DARI SULUT,JANGAN NANTI MASYARAKAT SUDAH JADI KORBAN barulah Pemerintah bergerak.Sampai berita ini dirilis BPOM SULUT BELUM DAPAT DIMINTAI TANGGAPAN DAN responnya..
be written by ; fp-01
UKW ; 3640
No Responses